LPSK: Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Kasus Perdagangan Orang Terbanyak

JAKARTA, iDoPress -Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak di Indonesia berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dari data permohonan perlindungan seperti itu, kita mencatat bahwa daerah asal tertinggi itu masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat," kataWakil Ketua LPSK, Antonius Prijaji Soesilo Wibowo dalam konferensi pers di kantornya,Kamis (30/7/2026).

Wilayah selanjutnya dengan kasus TPPO yang tinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), disusul Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng).

"Tentu ini data yang masuk ke LPSK ya, bisa jadi data ini berbeda dengan data perlindungan atau korban TPPO yang ada di kementerian atau lembaga lain," jelas Anton.

Pada 2024, jumlah permohonan perlindungan ke LPSK mencapai 576 permohonan. Kemudian, pada 2025, sebanyak 554 permohonan.

Sementara tahun ini, hingga Mei 2026, ada 132 permohonan yang masuk.

"Permohonan perlindungan TPPO ke LPSK ini jumlahnya fluktuatif. Dalam arti kalau sekarang bulan Mei 2026 masih sekitar di bawah 150, bisa jadi nanti bulan Agustus, September, Oktober meningkat tajam. Iu masih dimungkinkan," kata Anton.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti menyebut kasus TPPO di Jawa Barat mengalami peningkatan.

"Dari 2024 itu sebanyak 39 kasus pelaporan, dan sampai saat ini orangnya sudah kembali, tapi pendampingan masih berlangsung. Trauma juga masih kita dampingi," kata Siska.

Kemudian, pada 2025, kasusnya naik menjadi 59.

"Itu juga sudah kita tangani, tapi pendampingannya masih juga berlangsung. Karena kalau kasus TPPO biasanya ada kekerasan dan lain sebagainya, itu masih berjalan pendampingannya," imbuh dia.

Kemudian, pada tahun ini hingga Juni 2026, ada 60 kasus TPPO yang sedang ditangani.

"Yang terakhir, yang 13 warga Jawa Barat yang dari Sikka, kemarin baru minggu lalu kami dampingi sidangnya," ucap dia.

"Jadi ini on progress semua, kasus masih berjalan. Beberapa ada yang sudah berakhir, tapi pendampingannya akan terus," tambah Siska.

Dalam pencegahan kasus TPPO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membentuk gugus tugas.

Gugus tugas ini diharapkan bisa membangun kesadaran agar tak ada lagi perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO.

Meski demikian, Siska enggan membeberkan bagaimana fungsi dari gugus tugas yang dibentuk.

Ia hanya menyebut, gugus tugas dibantuk guna mencegah TPPO khususnya di tingkat Desa.

"Seperti dari Kementerian Desa tadi, kita bisa mencegah mulai dari level desa. Harapan kami dengan kolaborasi ini, seluruh kasus TPPO bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya," tutur dia.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang