Bahasa Negara dan Kepercayaan Publik

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

KOMUNIKASI merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pemerintahan modern. Kebijakan yang baik sekalipun dapat kehilangan legitimasi apabila gagal dipahami masyarakat.

Sebaliknya, komunikasi efektif mampu meningkatkan penerimaan publik, meredakan ketegangan sosial, dan memperkuat kepercayaan terhadap negara.

Di era digital, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.

Media sosial telah mengubah ruang komunikasi menjadi arena cepat, emosional, dan kompetitif.

Narasi berkembang dalam hitungan menit, sementara potongan video berdurasi tiga puluh detik sering kali lebih berpengaruh daripada dokumen kebijakan setebal ratusan halaman.

Dalam konteks inilah, gaya komunikasi pemerintah Indonesia menarik untuk dicermati.

Beberapa waktu terakhir, publik tidak hanya membahas substansi kebijakan, tetapi juga pilihan diksi para pejabat negara.

Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menggunakan ungkapan seperti "ndasmu", "nyenyenye", hingga respons "kalau tidak suka, silakan keluar dari Indonesia".

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan, komunikasi pemerintah harus lebih "agresif" dalam menghadapi pertarungan narasi.

Dalam dialog televisi, ia juga mengatakan kepada lawan diskusinya, "kalau nggak punya angka, nggak usah bicara terlalu jauh deh."

Di kesempatan lain, sejumlah pejabat pemerintah juga menjadi perhatian publik karena respons yang spontan, personal, bahkan sarkastik ketika menghadapi kritik.

Setiap peristiwa tentu memiliki konteks berbeda. Akan tetapi, jika dirangkai sebagai satu kesatuan, muncul pertanyaan lebih penting: apakah komunikasi pemerintahan kita sedang mengalami pergeseran paradigma?

Dalam literatur administrasi publik, government communication bertujuan membangun pemahaman publik, menjelaskan kebijakan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Fokusnya adalah pelayanan informasi (public information).

Sementara itu, political communication lebih berorientasi pada kompetisi narasi.

Fokus utamanya bukan hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga mempertahankan legitimasi politik, memengaruhi opini publik, dan memenangkan pertarungan persepsi.