Sidang Praperadilan, Lodewyk Pusung Ungkap Awal Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BGN

JAKARTA, iDoPress - Mantan Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap awal mula dirinya masuk ke BGN.

Ia mengatakan, penunjukannya bermula dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan.

Lodewyk mengaku ditelepon Sjafrie Sjamsoeddin saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pada 3 April 2024.

Saat itu, Sjafrie memintanya datang ke kediamannya.

Sehari kemudian, bertemu dan mendapat informasi bahwa dirinya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Saat itu, beliau menyebut 08 karena Bapak Prabowo waktu itu masih Menhan, 'Perintah 08, kamu jadi Wakil Makan Siang Gratis. Kepalanya Bapak Burhanuddin Abdullah', Itu yang saya dengar dari beliau. Itu perintah. Saya enggak bisa menolak karena saya tentara," kata Lodewyk, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Lodewyk mengatakan, dalam perjalanannya Burhanuddin Abdullah mengundurkan diri sebelum dilantik.

Lodewyk kemudian mulai bertugas sebagai Wakil Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94/P Tahun 2024 dan dilantik pada 19 Agustus 2024 setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden.

Dalam proses awal pembentukan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lodewyk mengatakan, dirinya bersama Kepala BGN Dadan Hindayana dan sejumlah staf turut merumuskan pola pelaksanaan program tersebut.

Lodewyk juga mengungkap keterlibatan TNI dalam tahap awal pembangunan dapur MBG.

Menurut dia, langkah tersebut diambil karena waktu persiapan pelaksanaan program sangat terbatas.

Pemerintah saat itu menargetkan kegiatan memasak untuk program MBG dimulai pada Agustus 2024.

"Saya bilang karena ini bermain-main dengan darurat, waktunya mepet, mohon maaf bukan karena saya tentara, saya bilang 'Pak, saran saya kita bekerja sama dengan TNI.' Pak Sjafrie sampaikan ke saya, 'Silakan dikoordinasi,'" ujar dia.

Lodewyk menyebut, hasil koordinasi tersebut kemudian menghasilkan pembangunan 82 dapur MBG di lahan yang digunakan TNI.

Sebanyak 50 dapur dibangun di Pulau Jawa dan 32 dapur lainnya berada di luar Jawa.