Bos Maktour Fuad Hasan Tak Penuhi Panggilan KPK, Sedang di Luar Negeri

JAKARTA, iDoPress - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur tak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji karena Fuad sedang berada di luar negeri.

“Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi FHM (Fuad Hasan Masyhur) confirmed tidak dapat hadir, karena sedang tidak berada di dalam negeri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Budi mengatakan, sedianya pemeriksaan Fuad dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan atas keempat tersangka dalam perkara korupsi periode 2023-2024 itu.

KPK kembali memanggil Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 ini.

Selain Fuad, KPK juga memanggil tiga bos biro travel haji yaitu Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; dan Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu.

Budi mengatakan, KPK juga memanggil Ulfaiza selaku Karyawan Maktour Travel, dan M Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah 2021-2024.

Kasus korupsi kuota haji

KPK telah menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi kuota haji, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba; dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.KPK menduga, terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara.Ismail Adham diduga memberikan uang 30.000 dolar Amerika Serikat (AS) kepada eks stafsus Gus Alex terkait pengaturan pengisian kuota khusus tambahan itu.Ismail juga memberikan 5.000 dollar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga memberikan uang sebesar 406.000 dollar AS kepada Gus Alex untuk pengaturan pengisian kuota khusus tambahan.Atas pemberian tersebut, 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp 40,8 miliar.KPK menyebutkan, Gus Alex dan Hilman merupakan representasi dari Yaqut dalam penerimaan uang tersebut.iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang